sponsoredbygod.net – Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali menegaskan pentingnya menjaga netralitas prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya. Dalam pernyataan resminya baru-baru ini, Puan menyampaikan bahwa prajurit TNI tetap dilarang berbisnis maupun menjadi anggota partai politik (parpol). Hal ini dilakukan untuk menjaga profesionalisme dan integritas institusi TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Penegasan Larangan untuk Prajurit Aktif
Puan menjelaskan bahwa larangan ini sudah diatur dalam peraturan yang berlaku dan harus ditegakkan secara konsisten. TNI sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas nasional tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti:
- Berbisnis: Kegiatan komersial dinilai dapat menyimpang dari tugas utama prajurit TNI untuk melindungi negara.
- Menjadi Anggota Parpol: Keterlibatan dalam politik praktis dapat mengurangi netralitas TNI dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Tujuan Menjaga Netralitas dan Profesionalisme
Menurut Puan, larangan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga netralitas, tetapi juga memastikan bahwa fokus utama prajurit TNI tetap pada tugas negara. Dengan tidak terlibat dalam bisnis atau politik, prajurit TNI dapat menghindari potensi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, ataupun risiko lainnya yang dapat merugikan institusi dan negara.“Prajurit TNI memiliki tugas mulia untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan rakyat. Oleh karena itu, mereka harus tetap profesional dan netral dari kepentingan bisnis maupun politik,” ujar Puan Maharani dalam pernyataan resminya.
Dukungan terhadap Aturan yang Sudah Ada
Larangan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur bahwa prajurit aktif dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis maupun bisnis. Puan juga mengingatkan bahwa pejabat terkait harus terus mengawasi penerapan aturan ini agar tidak ada pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Puan Maharani menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga netralitas TNI harus didukung oleh semua pihak, baik di internal institusi maupun masyarakat luas. Dengan tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya, TNI akan terus menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa.